CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah menargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. 

Bahkan dalam jangka panjang, inklusi keuangan ditargetkan menyentuh 98 persen pada 2045. Angka tersebut menjadi tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami dan menggunakan layanan keuangan formal.

Target itu tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Peningkatan literasi dan inklusi dinilai berperan besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian tersebut melalui berbagai program edukasi dan perluasan akses layanan keuangan.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang juga Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Selasa (10/2).

Menurutnya, tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan. Semakin tinggi pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk keuangan, semakin besar peluang meningkatkan taraf hidup.

Untuk mengukur kondisi terbaru, OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” ujar Friderica.

Survei tahun ini diperluas dengan jumlah responden meningkat dari 10.000 menjadi 75.000 orang di 38 provinsi.

“Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa hasil survei akan menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.

“Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” kata Amalia.

Pendataan berlangsung pada 4–18 Februari 2026 di 514 kabupaten/kota dengan metode wawancara langsung berbasis aplikasi digital. Hasilnya akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025.

Melalui survei ini, pemerintah berharap kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran sehingga target literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen pada 2029 dapat tercapai, sekaligus membuka jalan menuju inklusi keuangan 98 persen pada 2045.