CELEBESMEDIA.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan menegaskan komitmen percepatan reformasi pasar modal Indonesia melalui delapan langkah strategis.

Agenda ini dirancang untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan reformasi pasar modal dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Menurutnya, pasar modal yang kredibel dan berintegritas menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2).

Berikut delapan langkah strategis reformasi pasar modal Indonesia yang dikelompokkan dalam empat klaster utama:

1. Kenaikan Batas Minimum Free Float

OJK mendorong peningkatan batas minimum free float saham emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan pengaturan berbeda bagi emiten baru dan emiten eksisting guna meningkatkan likuiditas dan kesesuaian dengan standar global.

2. Penguatan Investor Institusi Domestik

Peran investor institusi dalam negeri diperkuat melalui penyesuaian batasan investasi, termasuk pada sektor asuransi dan dana pensiun, dengan tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

3. Perluasan Basis Investor Asing

OJK dan pemerintah membuka ruang lebih luas bagi investor asing sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar dan peningkatan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.

4. Transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Reformasi diarahkan pada penguatan keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kepercayaan pasar serta memperbaiki persepsi investor terhadap kualitas emiten.

5. Penguatan dan Publikasi Data Kepemilikan Saham

OJK menginstruksikan penyajian data kepemilikan saham yang lebih rinci dan andal dengan klasifikasi investor sesuai praktik internasional. Data tersebut akan dipublikasikan secara terbuka melalui Bursa Efek Indonesia agar mudah diakses publik.

6. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Langkah ini bertujuan meminimalkan konflik kepentingan sekaligus memperkuat tata kelola bursa agar lebih profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan pasar secara luas.

7. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Emiten

OJK menegaskan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi saham dan penyebaran informasi menyesatkan. Selain itu, tata kelola emiten diperkuat melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris serta sertifikasi penyusun laporan keuangan.

8. Penguatan Sinergi Antarlembaga

Koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya diperkuat untuk menciptakan ekosistem pasar keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa kepercayaan investor menjadi kunci utama keberhasilan reformasi pasar modal.

“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan,” ujar Hasan.

Sementara itu, dari sisi bursa, pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menegaskan kesiapan BEI untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta mendukung pendalaman pasar, khususnya dalam menarik minat investor global.

“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” tegas Jeffrey.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek yang merupakan pilar fundamental dalam pasar modal Indonesia.

“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar,” kata Rosan.