CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan berat pada pekan depan.  

Rupiah bahkan berpotensi melemah hingga tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan berat pada pekan depan.  level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring penguatan indeks dolar AS yang diprediksi bertahan di atas level 100 pada akhir Mei 2026.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan tekanan terhadap rupiah masih didominasi faktor eksternal, terutama penguatan dolar AS di pasar global.

“Untuk rupiah sendiri, ada kemungkinan besar ini akan menuju level Rp18.000 per dolar AS di pekan depan,” ujar Ibrahim, dikutip dari Kompas, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan indeks dolar AS diperkirakan tetap kuat dalam beberapa waktu ke depan. 

“Kemungkinan besar range-nya itu di 97.600, itu supportnya, ingat. Kemudian resistenya itu 101.00. Indikasi ya. Jadi prediksinya itu masih seperti kemarin, minggu-minggu kemarin, masih akan mengalami penguatan,” paparnya.

Penguatan dolar AS dinilai memberi tekanan tambahan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Kondisi tersebut mendorong aliran modal asing bergerak ke aset berbasis dolar yang dianggap lebih aman.

Pada penutupan perdagangan Jumat lalu,  rupiah di pasar spot tercatat melemah 50 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp17.717 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi sentimen global, tetapi juga faktor domestik, termasuk respons pasar internasional terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu (25/5/2026).

Pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 disebut mulai mendapat sorotan lembaga internasional.

Lembaga tersebut menyoroti rencana pengendalian ekspor komoditas secara terpusat yang dinilai berpotensi menekan ekspor, mengurangi penerimaan negara, dan memengaruhi neraca pembayaran Indonesia.

Rencana pembentukan badan ekspor komoditas satu pintu sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo melalui pidato di DPR. Badan tersebut bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

DSI nantinya bertugas membeli seluruh komoditas ekspor dari perusahaan dalam negeri sebelum dijual ke pembeli luar negeri. Tahap awal kebijakan itu mencakup komoditas batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan fero alloy.