CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin  meninjau kawasan rawan genangan di Kompleks Kelurahan Katimbang, Perumahan Kodam III, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat. Rombongan menyusuri sejumlah titik genangan sambil berdialog langsung dengan warga untuk menyerap keluhan dan aspirasi masyarakat.

Di lokasi Perumahan Kodam III, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal Pemerintah Kota Makassar dalam mencari solusi permanen atas persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

Dalam keterangannya di lapangan, Munafri menekankan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk keseriusan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi terkini. Tujuannya adalah mencari solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui, wilayah tersebut sudah lama menjadi kawasan langganan banjir sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Apalagi wilayah ini setiap tahun menjadi langganan banjir, sehingga memang perlu penanganan yang serius dan menyeluruh,” tambah Munafri.

Wilayah timur Kota Makassar, khususnya Perumahan Kodam III hingga Jalan Paccerakkang, memang dikenal rawan banjir. Hampir setiap tahun, warga harus menghadapi genangan akibat kiriman air, luapan sungai, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Dalam peninjauan sore itu, Munafri yang akrab disapa Appi menyaksikan langsung kondisi jalan yang tergenang air. Arus lalu lintas tersendat, bahkan sejumlah pengendara roda dua mengalami mogok dan terpaksa mendorong kendaraannya melewati genangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan warga, banjir dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang tidak mampu tertampung akibat tingginya intensitas hujan.

“Kalau kita melihat dan mendengarkan keterangan di lapangan, ini akibat air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang meluap,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan terganggunya alur aliran air akibat sumbatan dan penyempitan saluran. Oleh sebab itu, Munafri menegaskan persoalan ini menjadi perhatian bersama seluruh SKPD terkait.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jalur aliran air, mulai dari hulu hingga ke titik pembuangan akhir.

“Ada beberapa titik yang harus kita lihat jalurnya. Mulai dari ujung aliran, proses pembuangannya ke mana, lalu di mana yang tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau ada wilayah resapan yang berubah menjadi kawasan pembangunan. Ini semua akan kita pastikan tertangani dengan baik,” paparnya.

Salah satu opsi yang akan dikaji adalah penataan ulang hingga pembukaan alur saluran air baru agar air tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman warga. Mengingat Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

“Mudah-mudahan dari hasil peninjauan ini kita bisa carikan jalan keluar dari persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di tempat ini,” tambahnya.

Munafri juga menekankan bahwa Sungai Biring Je’ne merupakan sungai strategis yang memiliki potensi risiko bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah serta kerja sama dengan pemerintah daerah terkait menjadi kunci penanganan banjir, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Harapan kita, persoalan ini bisa tertangani dan bisa teratasi. Karena kalau tidak, akan berdampak bagi masyarakat disini,” tukasnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan banjir. Salah satunya dengan pemasangan Early Warning System (EWS) di sepanjang Sungai Biring Je’ne.

Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa EWS berfungsi memantau ketinggian dan debit air sungai secara real time sebagai sistem peringatan dini.

“EWS ini menjadi alat penting untuk membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap,” ujar Fadli.

Selain itu, BPBD juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan lapangan, asesmen dampak, serta membantu warga jika terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

“Kami menyiagakan personel TRC selama 24 jam, khususnya di titik-titik rawan. Begitu ada indikasi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan, tim langsung bergerak,” jelasnya.

BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta segera melapor jika terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing.