CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun.

Pengesahan APBD Perubahan Makassar berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan belanja pemerintah dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

“APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran Perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun. Sementara pendapatan daerah mencapai Rp4,56 triliun.

Munafri menyebutkan, nilai tersebut meningkat sekitar Rp80 miliar dibandingkan APBD pokok. Adapun tambahan pembiayaan netto mencapai Rp699,85 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Munafri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera memaksimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

Pemkot Makassar menargetkan realisasi belanja dapat mencapai lebih dari 95 persen.

“Setelah perubahan ini kan ada terkoreksi anggaran, mereka (OPD) harus memaksimalkan seperti target awal kita bahwa kita punya komitmen bersama-sama untuk memberikan kepastian terhadap realisasi belanja di atas 95%,” tegasnya.

Menurut Munafri, capaian realisasi anggaran akan dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi (monev). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang telah masuk dalam anggaran dapat terlaksana hingga akhir tahun.

“Inilah gunanya kita terus melakukan monev untuk memastikan serapan belanja itu bisa maksimal sampai di penghujung tahun,” ujarnya.

Sementara Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan, perubahan APBD perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.

“Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.