CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menegaskan bahwa sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) masih berada dalam kondisi stabil dan terus memainkan peran penting dalam menggerakkan denyut perekonomian daerah. 

OJK menyatakan bahwa stabilitas tersebut tercermin dari kinerja positif berbagai sektor, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank yang tetap mampu menjaga fungsi intermediasi serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Kinerja perbankan di Sulampua memperlihatkan perkembangan yang tetap solid sepanjang 2025. Data OJK mencatat bahwa pada Agustus 2025 aset perbankan tumbuh 5,22 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp562,40 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank-bank di wilayah ini mencapai Rp352,85 triliun atau tumbuh 4,01 persen (yoy). 

Meski pertumbuhan DPK tercatat melambat dibandingkan Agustus 2024, capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan Desember 2024. Portofolio DPK masih didominasi tabungan sebesar 57,31 persen, yang menandakan kuatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di perbankan dan kecenderungan memilih instrumen yang lebih likuid.

Aktivitas kredit juga menunjukkan pergerakan positif. Penyaluran kredit pada Agustus 2025 tumbuh 4,02 persen (yoy) dengan total Rp440,97 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada angka 124,97 persen, menandakan intermediasi masih berjalan meskipun terjadi moderasi pertumbuhan kredit akibat kontraksi pada segmen kredit modal kerja. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) berada pada level aman 2,80 persen.

Dari sisi pasar modal, OJK mencatat peningkatan signifikan jumlah investor di Sulampua. Hingga Agustus 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 1.157.386 atau meningkat 25,57 persen (yoy). Walaupun mayoritas investor masih memegang portofolio reksa dana, pertumbuhan tertinggi terjadi pada instrumen saham dengan kenaikan 34,56 persen (yoy). Tren ini memperlihatkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar saham, yang juga tercermin dari nilai transaksi saham sepanjang tahun yang mencapai Rp41,91 triliun.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di wilayah ini turut menunjukkan performa yang terjaga. Pada sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), total penjaminan naik 15,79 persen dan aset dana pensiun meningkat 6,46 persen. Meski demikian, premi asuransi mengalami penurunan sebesar -6,83 persen. Pada sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML), total pembiayaan bertumbuh 5,77 persen, sementara modal ventura terkontraksi -2,43 persen.

OJK juga memperkuat edukasi dan pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Sulampua. Hingga 30 September 2025 tercatat 2.261 kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan, melibatkan 2.225.891 peserta dari beragam latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini digelar di 112 kabupaten dan kota dengan pendekatan yang disesuaikan karakteristik daerah. Edukasi tersebut tidak hanya memperkenalkan produk dan layanan keuangan, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat pengelolaan keuangan pribadi, menghindari produk ilegal, serta meningkatkan partisipasi pada layanan keuangan formal. Bagi UMKM, pelatihan edukasi diperkuat dengan materi kecakapan keuangan, akses pembiayaan, perencanaan bisnis, hingga mitigasi risiko.

Dalam layanan perlindungan konsumen, OJK menangani 4.217 layanan hingga September 2025 yang terdiri dari 466 permintaan informasi, 3.189 pemberian informasi, serta 568 layanan pengaduan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Mayoritas layanan tersebut berasal dari sektor perbankan sebanyak 2.012 layanan, disusul pembiayaan 1.047 layanan, fintech 646 layanan, asuransi 153 layanan, pergadaian 12 layanan, serta dana pensiun 3 layanan. Di luar itu, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mencatat 48.405 permintaan, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi kredit maupun keperluan administrasi pembiayaan.

OJK menilai bahwa kombinasi edukasi yang semakin meluas dan penguatan perlindungan konsumen menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan potensi sengketa, mengurangi risiko penggunaan produk ilegal, serta mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di wilayah timur Indonesia.

Upaya meningkatkan inklusi keuangan juga terus diperkuat melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Bersama pemerintah daerah dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), OJK mendorong pembiayaan produktif, memperluas akses layanan keuangan, serta mendukung sektor-sektor prioritas termasuk UMKM dan ekonomi desa. Peran aktif TPAKD ini mendapat apresiasi pada ajang TPAKD Award 2025, di mana Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi, sementara Kabupaten Maros dan Kota Palu turut meraih penghargaan pada kategori kabupaten/kota. Kabupaten Maluku Tengah juga mencatat prestasi atas inisiatifnya dalam mendorong akses keuangan inklusif di wilayah Maluku.

Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan berhasil memperkuat ekosistem keuangan inklusif yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.